Larangan Praktik Pungutan Liar ASN Kemenhub

JAKARTA,terminaltirtonadi.com – Kementerian Perhubungan RI mengeluarkan kebijakan tegas tentang larangan praktik pungutan liar.  Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Nomo : SE.11/HK/403/DRJD/2018 tentang Larangan Praktek Pungutan Liar di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini ditandatangani langsung Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. SE ini sudah diedarkan dan diterima oleh bagian Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal […]

November 2017 Revisi PM 26/2017 Resmi Diberlakukan

Revisi PM 26/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Substansi 1. Argometer Taksi  Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Pelayanan Taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi infomasi dengan bukti dokumen elektonik. 2. […]

Tahapan Mewujudkan Rekayasa Sosial Budaya di Terminal

  Tahapan Mewujudkan Rekayasa Sosial Budaya di Terminal   1.FGD : Pelaksanaan FGD Mewujukan “TERMINAL BUS A WOW JAUH LEBIH KEREN” (18 Agustus 2017) 2.Benchmarking : Pembentukan Tim Efektif Rekayasa Sosial Budaya Dalam Rangka Mewujukan “TERMINAL BUS A WOW JAUH LEBIH KEREN”. Pelaksanaan Bencmarking ke Bandara dan Stasiun pada 18 – 22 September 2017  3.Rapat Koordinasi […]

Peraturan Gubernur yang Mengatur tentang Transportasi Darat

PERATURAN GUBERNUR YANG MENGATUR TENTANG TRANSPORTASI DARAT    1) PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6.1/2011 TENTANG PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR  2) PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 103/2007 TENTANG POLA TRANSPORTASI MAKRO  3) PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4104/2003 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN KEWAJIBAN MENGANGKUT PALING SEDIKIT […]

Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Transportasi Darat

PERATURAN DAERAH BIDANG TRANSPORTASI DARAT    1) PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5/2014 TENTANG TRANSPORTASI 2) PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 3) PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16/ 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN 4) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN […]