Djoko Setijowarno : Pilihan Strategi Penataan Transportasi Perkotaan

penataan-transportasi
(JAKARATA,terminaltirtonadi.com) – Ketersediaan fasilitas transportasi umum yang selamat, aman, nyaman dsn terjangkau mutlak diselenggarakan pemerintah. Transportasi umum dibuat dalam upaya memenuhi kebutuhan mobilitas warga yang semakin meningkat. 
Angkutan umum harus terintegrasi. Integrasi sangat penting, namun sangat sulit diwiujudkan. Tetapi harus diupayakan terus. Tujuan integrasi, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum, mengurangi waktu dan biaya perjalanan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan berkurangnya kemacetan.
Selain itu harus disertai program penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Setiap pengguna transportasi umum adalah pejalan kaki. 
Kebijakan atau strategi push and pull dapat diterapkan ke setiap jenis ukuran kota. 
Untuk kategori kota metropolitan, kebijakan pull yang bisa diterapkan berupa integrasi angkutan umum multi moda (commuter rail, MRT, LRT, BRT, Non BRT) dengan IT, penyediaan feeder, shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan (IT bases), non motorized transport (sepeda, jalan kaki).

BACA : Dilematisnya Operasional Taksi Onlen


Sementara kebijakan push yang bisa diterapkan berupa pembatasan kendaraan bermotor (ganjil genap, jalur pelarangan sepeda motor), jalan berbayar (ERP), HOV (high occupancy vehicle) priority lanes (3 in 1), pembatasan kepemilikan kendaraan, manajemen parkir, area traffic management. 
Kota besar yang berpenduduk kisaran 500 ribu – 1 juta jiwa, kebijakan pull yang diterapkan berupa integrasi angkutan umum (dengan infrastruktur), penyediaan feeder/shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan (IT based), non motorized transport (sepeda dan pejalan kaki). 
Kebijakan push berupa pembatasan kendaraan bermotor, HOV priority lanes, active traffic management, manajemen parkir. 
Kota sedang (100 ribu – 500 ribu jiwa) ada kebijakan pull yang bisa diterapkan, yaitu peningkatan pelayanan angkutan umum, penyediaan informasi perjalanan, non motorized transport (sepeda dan pejalan kaki). 

Kebijakan push berupa area traffic management dan manajemen parkir. Kota-kota kecil yang berpenduduk kurang dari 100 ribu jiwa dapat menerapkan kebijakan pull berupa penyediaan informasi perjalanan dsn non motorized transport (sepeda dan jalan kaki). Traffic management cukup dilakukan untuk kota kecil untuk kebijakan push. 
Transportasi umum belum menjadi isu politik. Baru sekedar alat politik,  sehingga belum menjadi kebijakan masif hingga ke daerah. 
Kementerian Perhubungan dapat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memasyarakatkan program penataan transportasi umum ke kepala daerah.

SIMAK JUGA : Djoko Setijowarno : Bisnis tidak Sehat dan Tarif Wajar

Dikirim oleh : *Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia 

Post Author: admin

Leave a Reply