Pendekatan Batas Kecepatan Untuk Menangkal Muatan Lebih

angkutan lebih muatan
(terminaltirtonadi,com) – Akhir-akhir ini pelanggaran muatan lebih yang dibawa truk barang tidak pernah berkurang. Cenderung bertambah, walau proses penataan jembatan timbang mulai dibenahi sejak awal 2017. 
Hasil pemeriksaan kendaraan barang antara September-November 2017, mencatat dari 411.000 kendaraan, hanya 119.637 kendaraan (29,11%) yang masuk UPPKB. Sedangkan sebesar 291.363 (70,89%) kendaraan barang tidak masuk UPPKB.
Dari sejumlah kendaraan yang masuk UPPKB, yang melanggar sebanyak 95.510 (79,83%) kendaraan, sisanya 24.127 (20,17%) kendaraan tidak melanggar.
Pelanggaran meliputi daya angkut (38,28%), dimensi (22,97%), dokumen (22,06%), tata cara muat (3,93%), dan persyaratan teknis (12,76%).

 BACA : Djoko Setijowarno : Mengelola Muatan Lebih

Fungsi dan tujuan adanya Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau lebih dikenal dengan jembatan timbang di jalan adalah pengawasan, penindakan dan pencatatan dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan menjaga kondisi infrastruktur jalan.
Pemerintah sudah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Aturan ini, dapat digunakan untuk menangkal muatan lebih di jalan bekerjasama dengan Kepolisian yang punya wewenang menindak pelanggaran atau tilang di jalan raya.
Manajemen kecepatan adalah tata cara mengelola kecepatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan keselamatan dan efisiensi kecepatan kendaraan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jatak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Batas kecepatan dapat dilakukan untuk jalan bebas hambatan, jalan antar kota, jalan pada kawasan perkotaan dan jalan pada kawasan permukiman.
Untuk jalan bebas hambatan ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
Pasal 3 ayat 4 PM 111/2015, menetapkan batas kecepatan paling rendah 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km/jam untuk jalan bebas hambatan, paling tinggi 80 km/jam untuk jalan antarkota, paling tinggi 50 km/jam untuk kawasan perkotaan dan paling tinggi 30 km/jam untuk kawasan permukiman.
Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagat ruang milik jalan.
Jalan bebas hambatan merupakan jalan nasional yang terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

Simak : Odong-odong Jangan Beroperasi di Jalan Umum

Dengan diterapkan aturan ini, UPPKB tidak perlu menyediakan gudang, karena harus menurunkan barang. Dengan sendirinya, pengusaha truk akan menyesuaikan besar muatan yang diangkut dengan laju kendaraan di jalan raya.
Di sisi lain, secara perlahan akan ada peremajaan truk, sehingga dapat menggairahkan industri truk secara nasional.
Juga nantinya upaya alihkan angkutan barang ke moda KA dan Kapal RoRo dapat terealisir. Tentunya dengan beberapa pembenahan operasional dan ongkos angkut menggunakan KA dan Kapal RoRo.
Usia truk yang sudah tidak laik jalan, perlahan akan berkurang dan hilang. Jika dilihat di jalan raya, rata-rata laju truk membawa muatan sekitar 40 km/jam. Dan kendaraan barang yang digunakan bukan kendaraan barang produksi teranyar.
Harapannya, pelanggaran daya angkut akan berkurang, ada upaya alih moda membawa barang, keselamatan di jalan raya bisa lebih terjamin, pengguna jalan lain tidak merasa selalu was-was jika berpapasan atau beriringan dengan truk barang.
Dikirim oleh : *Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia

Silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengKLIK tombol share agar semua orang tahu…
Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/tirtonadisolo)

Post Author: admin

Leave a Reply