Djoko Setijowarno : Mengelola Muatan Lebih

jembatan-timbang-1



(SEMARANG,terminaltirtonadi.com) – Kebijakan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Hubungan Darat menarik semua pengelolaan jembatan timbang dari daerah ke pusat sesuai amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembenahan sudah mulai dilakukan. 
Setidaknya sudah tidak ada upaya lagi bagi petugas di lapangan untuk melakukan tindakan pungutan liar (pungli) yang selama ini melekat dengan operasional jembatan timbang ketika di kelola pemda.
Sudah ada upaya peningkatan prasarana, pembangunan sistem informasi dan pilot project (Seumadam/Aceh, Sarolangun/Jambi, Senawar Jaya/Sumsel, Losarang/Jabar, Wanareja/Jateng, Widang/Jatim dan Widodaren/Jatim) pengelolaan jembatan timbang atau UPPKB (Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor).
Fungsi dan tujuan UPPKB adalah pengawasan, penindakan dan pencatatan. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

BACA : Memprihatinkan Justru Truk Milik BUMN dan BUMS Rusak Jalan *


 Namun, hingga kini kondisi di lapangan masih menunjukkan sejumlah truk barang yang masih membawa muatan lebih.
Selama kegiatan pilot project, ditemukan BUMN pemilik barang ikut melanggar muatan lebih, seperti PT Semen Indonesia, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Pusri.
Kelebihan muatan di atas 5%, ditemukan sebanyak 76,6% truk barang membawa muatan lebih.

jembatan-timbang-2

Untuk mengalihkan angkutan barang tidak hanya menggunakan jalan raya, perlu mengatur jarak maksimal yang diijinkan.

Kajian yang dilakukan Rodrigue (2006), efektif jika jarak tempuh 500 km untuk moda jalan raya. Menggunakan moda KA kisaran 500-750 km dan selebihnya menggunakan transportasi laut.
Hal ini juga nampak dari kendaraan barang yang muatannya lebih, rata- rata jarak tempuhnya lebih dari 500 km. Oleh sebab itu perlu dibuat aturan batas maksimal menggunakan jalan raya. 
Selebihnya diharuskan melalui jalan rel atau laut. Menggunakan jalan rel memang ongkos angkut lebih mahal. Dikarenakan ada ketentuan kena pajak 10%. Pengenaan PPN 10% ini sebaiknya ditiadakan, sehingga ongkos angkut bisa lebih murah. Jika perlu ada subsidi seperti halnya dengan menggunakan kapal Ro Ro. 
Ada kesetaraan ongkos yang dikenakan untuk semua moda transportasi.  Di sisi lain, minat angkutan barang lewat laut harus dipermudah. Sekarang sudah ada subsidi operasional untuk angkutan barang melaluik Kapal Ro Ro. Tetapi masih ada pungli di sekitar kawasan pelabuhan, sehingga jadi mahal pula.

LIHAT : Sayangnya Daerah Kesulitan Awasi Kenakalan Pengemudi Angkutan Baran


Kawasan pelabuhan harus bebas dari praktek pungli. Dirjen Perhubungan Laut harus tegas dan berani menghilangkan praktek pungli di kawasan pelabuhan. Truk barang di pelabuhan dijamin aman dan nyaman. Di pelabuhan juga harus ditempatkan jembatan timbang, agar muatan yang diangkut menggunakan kapal juga tidak berlebihan. Dengan masih membiarkan muatan lebih pada truk barang melalui laut, juga kurang menguntungkan. Target jumlah truk yang diangkut tidak sesuai kapasitas kapal. Bukan berarti lewat laut kemudian disubsidi, lantas boleh muatan lebih asal menggunakan kapal.
Pengawasan di jembatan timbang diperketat sesuai aturan. Tetapi pemilik barang dapat mengagkut barangnya menggunakan jalur kereta atau laut. Asalkan ongkos melalui jalur kereta maupun laut setara dengan jalan raya, dipastikan pemilik barang tidak memaksa perusahaan transportasi barang lewat jalan raya.
Sudah disediakan alternatif moda transportasi lain yang ongkosnya setara dengan jalur jalan raya.

jembatan-timbang-3


Jalan rel ganda (727 km) sudah terbangun dan beroperasi sejak 2014. Pembuatan jalur rel ganda tersebut dalam upaya untuk mengaalihkan angkut barang dari jalan raya ke jalan rel. Namun, hingga sekarang belum terwujud. 
Sayang sekali anggaran sekitar Rp 10 triliun bangun rel ganda, manfaatnya belum maksimal. Kapasitas 200 KA, baru sekitar 50% yang terisi.
 Duduk bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kepolisian, Kemen. PUPR dan Kementerian BUMN dapat menyelesaikan persoalan muatan lebih di jalan raya. 
Anggaran pemeliharaan jalan untuk jalur pantura dalam setahun sudah di atas Rp 1,2 triliun.
 Jalan tidak mudah rusak, biaya pemeliharaan jalan bisa diturunkan, angka kecelakaan dapat ditekan, hemat APBN.

SIMAK JUGA : Djoko Setijowarno : Waktunya Paradigma Transportasi Umum Berubah



Dikirim oleh : *Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia

Silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengKLIK tombol share agar semua orang tahu…
Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/tirtonadisolo)

Post Author: admin

Leave a Reply