November 2017 Revisi PM 26/2017 Resmi Diberlakukan

Revisi-PM-26-tahun-2017
Revisi PM 26/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Substansi

1. Argometer Taksi 
Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
Pelayanan Taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi infomasi dengan bukti dokumen elektonik.

2. Tarif 
Penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. 
Tarif batas atas dan tarif batas bawah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Usulan tarif Angkutan Sewa Khusus batas atas dan batas bawah terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan.

3.Wilayah Operasi 
Pelayanan angkutan sewa khusus, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan.
Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus, ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

4.Kuota/Perencanaan Kebutuhan 
Perencanaan kebutuhan kendaraan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.

5. Persyaratan Minimal Lima Kendaraan 
Untuk perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

6. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor 
Kewajiban memiliki kendaraan dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

7. Domisili TNKB
Angkutan Sewa Khusus menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

8. SRUT
Salah satu persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru, melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

9. Peran Aplikator 
Perusahaan Aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, meliputi:
Memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
Memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan;
merekrut pengemudi;
menetapkan tarif; dan
memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.


Hal Penting Lainya 

1.Stiker ASK 
Kendaraan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan dengan memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

2. Memiliki SIM Umum 
Mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya.

3. Kewajiban Asuransi 
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagai penyelenggara angkutan yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut.

4. Kewajiban Aplikator 
Perusahaan Aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi darat wajib:
A. Memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
B. Memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
C. Bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 
D. Menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan  berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
F. Membuka kantor cabang dan menunjuk penanggungjawab kantor cabang di kota sesuai wilayah operasi.

5. Ketentuan Peralihan 

Wilayah operasi dan besaran kebutuhan Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.
Besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.

Ketentuan Penutup
Peraturan Menteri ini akan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 November 2017.

Sumber : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
Jl. Medan Merdeka Barat 8
Jakarta 10110
www.dephub.go.id


Silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengKLIK tombol share agar semua orang tahu… Like fanpage (https://www.facebook.com/Terminal-Tirtonadi-Solo-136966650170977/)
Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/tirtonadisolo)








Post Author: admin

Leave a Reply