Stop Pembagian Bus, Dana Operasional Transportasi Umum Lebih Urgen


(SOLO,terminaltirtonadi.com) – Kementerian Perhubungan RI merencanakan untuk pembelian bus senilai Rp 1 triliun pada 2018. Belajar dari pola pemberian sejumlah armada bus ke daerah pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata tidak memberikan dampak yang berarti. Banyak kota yang sudah diberikan bus, namun justru sekarang belum dioperasikan karena kesulitan anggaran operasional. Bahkan, ada yang mangkrak akibat salah tata kelola operasional, seperti Gorontalo dan Manado. Halte dan bus sudah jadi bangkai hidup.Kemampuan finansial kabupaten dan kota minim tidak lebih dari Rp 8 triliun APBD nya. Rata rata di bawah Rp 5 triliun. Bandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta lebih dari Rp 70 triliun. 
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengungkapkan, bantuan bus awal tahun ini saja, hingga sekarang di banyak kota akan mangkrak juga. Contoh, Kota Solo dapat bantuan 45 bus, tidak mampu operasikan juga sekarang, karena ada dana operasional. Juga di beberapa kota lainnya.
Dalam Renstra Perhubungan 2015-2019, ada 34 kota yang harus punya transportasi umum berbasis jalan raya. Juga sekarang baru satu kota, yakni Mataram (NTB).
Selain anggaran, juga kurang SDM mumpuni yang mengelola dan tidak ada kelembagaan yang mampu mengawasi.
“Belajar dari TRANS JAWA TENGAH koridor BAWEN-SEMARANG, sebaiknya tidak perlu ada lagi program pembagian bus ke daerah. Cukup berikan dan operasional. Dengan rencana anggaran Rp 1 triliun, dapat dioperasikan untuk 100 koridor BRT,” tegasnya kepada terminaltirtonadi.com.
Ia menuturkan, jika setiap kota mendapat tiga koridor, maka kurun 1 tahun sudah bisa 33 kota terlayani. Sudah mendekati target 34 kota. Secara operasional, BPTD yang baru terbentuk di 25 wilayah dapat diminta untuk mengawasi penyaluran anggaran dan mengawasi operasional.
Untuk mencegah tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengusaha dan sopir angkutan umum yang sudah ada, mereka harus dilibatkan sebagi operator. Perbankan di daerah dilibatkan juga untuk pembiayaan pengadaan bus.
Move people not car, slogan Walikota Surakarta Joko Widodo 2005-2012 dapat terwujud.
“Konsep MENGGESER tidak MENGGUSUR dapat dilakukan. Pasti tidak ada penolakan karena operatornya adalah pengusaha lama bukan baru. Dari manajemen perorangan beralih ke badan hukum….Masyarakat akan mendapatkan layanan transportasi umum yang murah dan nyaman..” (*)
transportasi umum.jpg
 
 

Post Author: admin

Leave a Reply