Tata Kelola Bus Pariwisata Harus Dikaji Ulang Lagi

djoko-unika

(SOLO-terminaltirtonadi.com) Selama ini Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) cenderung menyalahkan pengemudi jika terjadi kecelakaan. Padahal masih ada peran pengusaha dan pemerintah termasuk pemerintah daerah yang juga harus ikut mengawasi. Oleh sebab itu, UU LLAJ harus direvisi.
Peran operator dan juga KIR yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga terkait. Pengawasan pemerintah terhadap bus wisata perlu diperketat lagi. Tata kelola bus wisata perlu ditinjau ulang. Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum. 
Waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 jam sehari. Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudi kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paking singkat setengah jam. (Pasal 90 UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Hal ini terkadang tidak berlaku di bus pariwisata karena dianggap sopir bisa istirahat saat pelancong kunjungi obyek wisata. 

Di sisi lain, masyarakat juga cenderung pilih bus pawisata yang murah, tapi abai terhadap keselamatan jiwanya. Konsumen wajib menanyakan tentang surat menyurat terkait perizinan dan aspek keselamatan. Pengusaha wajib menjelaskan tentang itu jika diminta konsumen.

Ada beberapa pengusaha bus pariwisata menggunakan bekas bus reguler untuk bus pariwisata. Cuma cashing yang diubah seolah seperi bus baru, sementaa kondisi dalamnya masih tetap tidak berubah.
Adanya praktek usaha bus pariwisata seperti ini, pemerintah perlu melakukan tindakan sweping ke beberapa operator bus pariwisata yang dicurigai bermasalah. Jika ketahuan melanggar, bisa ditutup izin usahanya. Jika tidak berizin, bisa dilanjutkan pelanggaran terhadap tindakan usaha angkutan umum ilegal.

Ramp check untuk bus umum reguler bertrayek, terutama bus AKAP sekarang sudah rutin dilakukan setiap pemberangkatan bus di Terminal Tipe A.
Dapat dikatakan, sekarang kondisi bus AKAP lebih baik sejak diberlakukan ramp check di Terminal Tipe A sejak Januari 2017. Saat ini sudah 97 dari 143 terminal tipe A yg diserahkan ke Kemenhub.

Rem blong 

Istilah rem blong itu sering kurang tepat, dan kecelakaan tidak pernah terjadi karena satu faktor. Bus itu berjalan saja karena dua faktor, ada manusia yang menjalankan dan ada bus yang secara operasional terjaga perawatannya, belum lagi faktor lalu lintas kendaraan lain. Untuk faktor manusianya saja ada dua, soal kecakapan, ketrampilan dalam mengemudi di satu sisi, pengetahuan pengemudinya terhadap karakter kendaraan di sisi lain juga harus dilihat.

Jika si pengemudinya tidak paham karakter kendaraan, dia tdk jaga jarak aman pengereman, terus dengan gampangnya disebut rem blong kan enak, yang jadi kambing hitam ya busnya. Harusnya pemilik/manajemen perusahaan bisa dikenai pasal pidana di UU no 22 tahun 2009, ancamannya mulai denda sampai kurungan penjara. “Selama hukumnya tidak ditegakkan, ya susah !”

Antisipasinya bagaimana supaya bus-bus seperi HS Transport tidak menimibulkan korban lain ? masyarakat harus diajak kritis kalau nyewa bus, jangan cuma mau piknik dengan biaya murah aja tapi juga selamat. “Mintalah fotokopi STNK, KIR, SIM pengemudi dan izin usaha transportasinya.” (*) 

*Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia

Silahkan berikan masukannya di kolom komentar. Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengKLIK tombol share agar semua orang tahu…
Klik juga 
Like fanpage (https://www.facebook.com/Terminal-Tirtonadi-Solo-136966650170977/)

Ikuti akun twiter  (https://twitter.com/tirtonadisolo) 

Post Author: admin

Leave a Reply