Perlu Perlindungan terhadap Pengemudi Ojek Daring

DALAM perkembangannya sejak beroperasi ojek daring beberapa tahun lalu, harus diakui populasinya kian bertambah. Iming-iming dari aplikator dengan pendapatan yang cukup besar (minimal Rp 8 juta) menyebabkan sebagian besar warga beralih profesi menjadi pengemudi ojek daring. Pengemudi yang berasal dari tidak bekerja atau pengangguran tidak lebih dari 5% persen, cukup kecil. 
Awalnya, pendapatan per bulan bisa minimal sesuai janji promosi, yakni Rp 8 juta per bulan. Bahkan, kala itu rata rata bisa di atas Rp 10 juta per bulan. 
Akibatnya, makin banyak yang beralih profesi, sementara pengguna ojek daring tidak sebanding dengan pertambahan populasi ojek daring. 
Dampaknya, terjadi penurunan pendapatan sekitar 40%. Sekarang ini, rata-rata pendapatan per bulan kurang dari Rp 5 juta. 
Sementara beban jam kerja meningkat, sudah tidak bisa lagi 8 jam sehari, harus di atas 10 jam, bahkan ada yang beroperasi hingga 12 jam. 
Yang jelas keselamatan makin rawan dengan jam kerja di atas 8 jam. Belum lagi kekhawatiran terhadap upaya suspend dr aplikator yang bisa terjadi setiap saat, tanpa ada proses klarifikasi dari pengemudi ojek daring. Sungguh membuat suasana kerja sebagai pengenudi ojek daring jauh dari rasa aman dan nyaman. Dampaknya bisa berujung pada keselamatan juga. 

Baca : Dilematisnya Operasional Taksi Onlen

Baca : Djoko Setijowarno : Bisnis tidak Sehat dan Tarif Wajar

 
Walau sepeda motor bukan jenis transportasi umum, namun harus diakui keberadaanya sangat membantu mobilitas warga, di saat layanan transportasi umum makin menurun layanannya. 
Berharap, pemda dapat membuat regulasi yang dapat mengatur penyelenggaraan angkutan sepeda motor daring di daerahnya. 
Namun dalam perkembangannya tidak banyak daerah membuat regulasi yg bisa menjamin kesejahteraan dan keselamatan pengemudi dan pengguna jasa ojek daring. Masih minim, seolah kepaka daerah kurang peduli. 
Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan khusus melakukan diskresi hukum dalam kerangka melindungi warganegara dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keselamatan selama beroperasi.
Caranya, menentukan batas wilayah operasi, menetapkan batas tarif minimal, mempertimbangkan penerapan suspend dan menerapkan safety gear

Simak : Bukan Tarif Murah Tapi Tarif Wajar

Tetapi hal ini bukan bararti menyetujui sepeda motor sebagai transportasi umum. 
Tetap transportasi umum harus dikembangkan oleh pemerintah dengan segera secara masif ke seluruh pelosok Nusantara, supaya populasi ojek daring makin berkurang. 
Harapannya, nanti sebagian pengemudi ojek daring dapat beralih ke usaha transportasi umum berbadan hukum itu.(adm)
 
djoko-setijowarno-4
Dikirim oleh : Djoko Setijowarno, Peneliti Laboratorium Transportasi, Pengajar Jurusan Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Simaklah : Berbahaya, Pembangunan Infrastruktur tanpa Pemberdayaan Ekonomi

Leave a Reply