Breaking News

PKB yang Berprestasi Harus Diberi Penghargaan

djoko-setijowarno-4

TERAKIT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum semua daerah pengelola mempunyai integritas yg tinggi. Modusnya beban pendapatan asli daerah (PAD) yang harus dicapai.
 Di beberapa kabupaten/kota (sementara yang sudah head to head dng Dinas Perhubungan Prov Jateng baru Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga), target PAD-nya tidak akan tercapai tapi kinerjanya harus diganti dengan pelayanan. 
Di dua daerah itu bisa. Kenapa target PAD tidak akan tercapai, pasalnya acuan targetnya dari jumlah angkutan umum yang ada di Kantor Samsat. Apabila praktek dan proses PKBnya benar sesuai aturan (berintegritas) tidak layak disuruh memperbaiki, maka modusnya pemilik angkutan umum/barang akan numpang uji pada PKB daerah lain yg bisa di “cincai”.
Baca : Catatan Djoko Setijowarno : Menggapai Target Mudik Berikutnya 
Baca : Prestasi Tak Biasa, Churi Tangkap 321 Pencopet
Karena Sistem Iinformasi Manajemen (SIM) PKB belum terpusat datanya, maka susah untuk melacak kendaraan yang numpang uji. Masalahnya ada diseputar itu ?
 Urusan PKB adalah kewenangan Pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi tidak dapat masuk dalam proses pengawasan. 
Di pemerintah pusat, seyogyanya Kemenhub kerjasama dgn Kemendagri untuk membereskan urusan PKB. 
Kalau bisa kolaborasi dua kementerian itu bagus, mestinya kalau target restribusi PKB tidak terpenuhi tetapi kinerja keselamatan dan pelayanan di PKB jadi bagus harusnya Kepala Dishub Pemkab/Pemkot diberi penghargaan.
Realisasikan lagi DAK Keselamatan bagi daerah yang menunjukkan kinerja keselamatan dan pelayanan transportasi yang bagus.
(Djoko Setijowarno, pengamat transportasi nasional)
Bacalah : Layanan Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Utara

No comments